Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
1 Peran Daerah dalam Perjuangan Kemerdekaan
Kondisi kemiskinan, penderitaan dan keterbelakangan bangsa Indonesia akibat penjajahan telah mendorong dan melahirkan putra-putri daerah dari Sabang sampai Merauke untuk memperjuangkan dan mengembalikan kemerdekaan melalui pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Untuk mengabadikan semangat perjuangan putra-putri bangsa, pemerintah telah menetapkan para pejuang sebagai pahlawan bangsa seperti Sultan Iskandar Muda, Tjut Nyak Dien (Aceh), Si Singa Mangaraja (Batak- Sumatra Utara), Imam Bonjol (Minangkabau-Sumatra Barat), Sultan Ageng Tirtayasa (Banten), Sultan Agung (Jawa Tengah), Untung Suropati (Jawa Timur), Jalantik (Bali), Anak Agung Gede (lombok), Pangeran Antasari (Kalimantan), Sultan Hasanudin (Makasar Sulawesi Selatan), Pattimura (Ambon- Maluku) dan sebagainya.
Perjuangan dan pemberontakan putra-putri daerah untuk mengusir penjajah di atas mengalami kegagalan, namun semangatnya tidak pernah padam seperti maksud peribahasa “Patah tumbuh hilang berganti ; Mati satu tumbuh seribu”. Ditilik dari sisi ketahanan nasional, kegagalan perjuangan tersebut disebabkan oleh kombinasi dari faktor-faktor berikut :
1. Pemerintah kolonial menerapkan politik pemecah-belahan terhadap rakyat (devide et impera)
2. Perjuangan dan pemberontakan bersifat kedaerahan atau lokal sehingga mudah dipatahkan oleh pemerintah kolonial
3. Para pejuang kalah dalam sistem persenjataan baik sistem senjata tehnologi/fisik (SISTEK) maupun sistem senjata sosial/psikologi (SISSOS).
4. Pemerintah kolonial melakukan tipu muslihat (politicking ; politik curang) melalui janji-janji perundingan tetapi justru digunakan untuk menjerat dan menangkap para pejuang
Kegagalan perjuangan putra-putri daerah tersebut telah mengilhami adanya pemikiran baru dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur nonfisik yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ide dasar Budi Utomo adalah memajukan bangsa dan menumbuhkan semangat nasionalisme melalui jalur pendidikan sehingga bangsa Indonesia mampu mengurus negara yang merdeka dengan kekuatan sendiri. Gagasan Budi Utomo selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya berbagai organisasi politik seperti Sarikat Islam, NU, Muhammadiyah, PNI, Parkindo dan sebagainya. Perjuangan baru/nonfisik yang dirintis Budi Utomo tersebut selanjutnya dikenang dan diabadikan sebagai Angkatan 08 Atau Angkatan Perintis, yang setiap tahun diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional.
Berdirinya organisasi sosial politik pasca Budi Utomo meskipun azasnya berbeda-beda, namun seluruhnya memiliki tujuan dan tekad yang sama yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Perwujudan rasa persatuan dan kesatuan sebangsa setanah air mencapai puncaknya pada Kongres Pemuda yang menghasilkan Ikrar Pemuda atau Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda yang merupakan upaya mempersatukan pemuda dari berbagai daerah menghasilkan keputusan penting bagi kelanjutan perjuangan dan berdirinya NKRI sebagaimana yang dinikmati bangsa Indonesia sekarang ini. Keputusan dikenal dengan Sumpah Pemuda yang berisi pernyataan : Kami Putra-Putri Indonesia, mengaku :
1. Bertumpah darah yang satu tanah (air) Indonesia
2. Berbangsa satu bangsa Indonesia
3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia
Pada saat itu pula, untuk pertama kali dikumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Lagu Kebangsaan Indonesia
Kongres Pemuda 28/10/’28 dalam hukum dan ketata negaraan Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sebagai tonggak perjuangan strategis dalam mewujudkan Integrasi Nasional sehingga Sumpah Pemuda memiliki kekuatan yang mengikat bagi segenap komponen bangsa untuk mempertahankan dan mengamankannya selama mungkin. Jika dicermati secara teliti dan hati-hati, maka inti Kongres Pemuda adalah tuntutan Indonesia merdeka, berparlemen dan berpemrintahan sendiri. Untuk mengenang sumpah pemuda tersebut maka tonggak sejarah tersebut dinamakan Angkatan Penegas Atau Angkatan 28.
Kedatangan Jepang pada tahun 1942, yang pada awalnya dianggap sebagai saudara tua dan juru selamat, ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah dan tentara Jepang bertindak kejam, bengis dan keji terhadap rakyat Indonesia. Sekali lagi bangsa Indonesia dimatangkan oleh sejarah, di mana penjajahan selalu menyebabkan kehidupan bangsa menjadi tertindas, menderita, sengsara, miskin, melarat, terbelakang dan dinistakan. Belajar dari pengalaman dijajah Belanda dan Jepang tersebut maka semangat dan tekad bangsa Indonesia semakin mengkristal sehingga pemberontakan terjadi di berbagai daerah, seperti pemberontakan PETA di Tasikmalaya dan Blitar. Kedatangan Jepang semakin memantapkan nasionalitas dan nasionalisme bangsa, serta perjuangan fisik dan nonfisik untuk menyiapkan berbagai perangkat menuju Indonesia merdeka. Dengan berakhirnya perang dunia II, Jepang mengalami kekalahan besar dan takluk kepada sekutu sehingga Indonesia mengalami kevakuman pemerintahan. Kondisi ini segera dimanfaatkan oleh Ir Soekarno (Bung Karno) dan Drs. Muhammad Hatta (Bung Hatta), untuk memproklamasikan kenerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
2. Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Saat Ini
Masih ingat Kamu akan unsure-unsur negara yag menjadi syarat berdiri suatu Negara? Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di Kota Montevideo, bahwa suatu negara harus mempunyai unsur-unsur : a) penduduk yang tetap, b) wilayah/daearah tertentu, c) pemerintah, dan d) kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Sedangkan Oppenheim-Lauterpacht berpandangan bahwa unsur-unsur pembentuk (unsur konstitutif ) negara adalah a) harus ada rakyat, b) harus daerah (wilayah), dan c) pemerintah yang berdaulat. Selain unsur tersebut ada unsur lain yaitu adanya pengakuan oleh negara lain sebagai unsur deklaratif .
Terbentuknya suatu negara akan didahului oleh terbentuknya suatu daerah. Oleh karena itu, terdapat suatu keterkaitan yang erat antara Negara dan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan daerah adalah sebagai cikal bakal bagi terbentuknya Negara sekaligus sebagai satuan territorial dan satuan pemerintahan yang terbawah, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kenyataan yang terjadi adalah, pengaturan dalam Konstitusi hanya membagi NKRI yang terbagi atas daerah provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan didalam pemerintahan kabupaten/kota terdapat pemerintahan desa. Hal tersebut membuat kedudukan desa dalam NKRI menjadi tidak jelas.
Bukti bahwa kedudukan daerah adalah sebagai cikal bakal bagi terbentuknya Negara adalah ketika PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menetapkan pembagian wilayah pemerintaan Republik Indonesia di daerah dalam susunan teritorial yang terdiri dari Provinsi, Keresidenan, Kotapraja (Swapraja), dan Kota (Gemeente) sebagai berikut: 1) Daerah Republik Indonesia dibagi atas 8 (delapan) Provinsi, yaitu; Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil; 2) Provinsi dibagi kedalam Keresidenan-keresidenan; 3) Kedudukan Kooti dan Kota diteruskan sesuai keadaan saat itu. Adapun pembagian wilayah Negara Republik Indonesia saat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yakni 1) Propinsi; 2) Kabupaten/Kota (administrative), 3) Kecamatan dan 4) Desa.
Kemajuan daerah berpengaruh postif bagi kemajuan bangsa. Itulah sebabnya melalui Undang Undang Pemerintah Daerah, negara menerapkan asas desentralisasi dan otonomi kepada daerah. Pemberian desentralisasi dan otonomi kepada daerah, memungkinkan setiap daerah untuk berkembangnya keberagaman daerah sesuai dengan potensi, budaya dan kekayaan yang dimiliki daerah masing-masing yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dan peningkatan kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat.
Agar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ini berhasil dengan baik, selanjutnya Litvack & Seddon (dalam Wasistono 2002:19) diperlukan adanya lima kondisi, yaitu:
1. Kerangka kerja desentralisasi harus memperlihatkan kaitan antara pembiayaan lokal dan kewenangan fiskal dengan fungsi dan tanggungjawab pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah.
2. Masyarakat setempat diberi informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan biaya pelayanan serta sumber-sumbernya, dengan harapan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah menjadi lebih bermakna.
3. Masyarakat memerlukan mekanisme yang jelas untuk menyampaikan pandangannya sebagai upaya mendorong partisipasinya
4. Harus ada sistem akuntabilitas yang berbasis publik dan informasi yang tranparan yang memungkinkan masyarakat memonitor kinerja Pemerintah Daerah
5. Harus didesain instrumen desentralisasi seperti kerangka kerja institusional, struktur tanggungjawab pemberian pelayanan dan sistem fiskal antara pemerintah.
